JAKARTA (voa-islam.com) - Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI baru menyadari, selama ini tidak atau
kurang mendengar aspirasi umat Islam Indonesia. Kemarin, Kamis
((21/2/2013)di ruang pleno Fraksi PKS, Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
berkumpul sejumlah pimpinan Ormas Islam. Mereka sepakat untuk membuat
sebuah forum bulanan guna membahas masalah-masalah keumatan.
Pimpinan sejumlah ormas Islam yang hadir di antaranya; MUI, LPPPOM
MUI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Badan Musyawarah
Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Wanita Syarikat Islam,
Wanita Islam, Muslimat NU, Hizbut Tahrir Indonesia, Muslimah HTI, PII,
KBPII, Pemuda PUI, Wanita PUI dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
(DDII).
Salah satu pembahasan yang akan dikaji dalam forum ini adalah
mengawal produk-produk perundangan yang terkait langsung dengan
kepentingan umat."Dengan forum bulanan ini kita bisa sama-sama membahas
problem umat dan mencari jalan keluarnya. Termasuk segala hal yang perlu
kita perjuangkan melalui parlemen," tutur Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur
Wahid.
Sebelumnya, dalam forum silaturahim dan dengar pendapat ini, para
pimpinan Ormas Islam menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi
perhatian umat. Di antaranya soal pelaksanaan haji yang masih banyak
kelemahan di sana-sini, masalah jaminan produk halal hingga isu
kesetaraan gender dan perlindungan keluarga.
Sementara itu, terkait RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang sedang
dibahas di DPR, Hidayat menyampaikan harapannya agar RUU ini segera bisa
disahkan menjadi UU."Saya mengharapkan RUU ini dapat segera selesai
pada masa sidang ini. Pembahasannya bisa dilakukan lebih efektif dan
cepat tanpa harus mengurangi kualitas RUU JPH itu," tegas Hidayat yang
juga anggota Komisi VIII ini.
Hidayat mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang krusial dalam
peta pandangan masing-masing fraksi terkait RUU JPH ini. Ketiga hal
tersebut adalah masalah kelembagaan, peranan MUI, dan sifat
pengaturannya. Selanjutnya tiga hal inilah yang nantinya akan mengerucut
menjadi materi lobi dalam rapat-rapat lobi.
"Mudah-mudahan dalam forum lobi ini ada win-win solution. Artinya,
yang terkait dengan kelembagaan berdasarkan pendapat pemerintah, namun
untuk peran MUI dan sifat pengaturan diharapkan sesuai dengan pandangan
DPR. Ini Agar pertemuan kesepahaman itu dapat mempertimbangkan
kemaslahatan rakyat," paparnya. [Desastian]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar