Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di
Kementerian Agama RI hingga ke Mekah - Ist
Oleh: Firman Qusnulyakin
nasional - Selasa, 8 Januari 2013 | 09:35 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di
Kementerian Agama hingga ke Mekah.
"Beberapa waktu lalu KPK mengirimkan tim ke Mekah untuk mengevaluasi dan mengkaji penyelenggaraan haji di negeri ini," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, di Jakarta, Selasa (8/1/2013).
Namun Johan mengaku bahwa laporan dari Mekah belum bisa disampaikan karena masih dievaluasi seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari penginapan, katering, dan lain-lain.
Selain itu, KPK juga melakukan klarifikasi laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan masyarakat.
"Bayangkan orang daftar haji sekarang, baru bisa berangkat lima tahun kemudian," tambah Johan.
Sebelumnya INILAH.COM memberitakan, KPK tengah mengkaji dugaan korupsi penyelenggaran dan penggunaan dana haji di Kantor Kementerian Agama (Kemenag).
Menurut Johan, ada dua hal yang sedang dipantau KPK terkait hal itu. Pertama, pihaknya sudah menerima laporan PPATK yang berkaitan dengan rekening penggelolaan dana haji. Kedua, KPK juga sedang melakukan kajian terhadap penyelenggaraan dan penggunaan dana haji.
"Penyelenggaraan haji sedang dikaji. Nanti dilihat bagian mana yang ada korupsinya. Sekarang masih ditelaah di bagian pengaduan masayarakat," kata Johan, Selasa (8/1/2013).
Johan menjelaskan, kajian laporan tentang penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 ini merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya.
"Dulu pernah kami berikan rekomendasi terkait uang pendaftaran haji. Kami rekomendasi untuk dimoratorium pendaftaran haji. Calon haji daftar saja dengan nama tidak gunakan uang. Waktu itu dana haji Rp40 triliun dan bunganya Rp1,5 triliun sampai Rp1,7 triliun," ungkapnya. [yeh] (pks pariaman selatan)
"Beberapa waktu lalu KPK mengirimkan tim ke Mekah untuk mengevaluasi dan mengkaji penyelenggaraan haji di negeri ini," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, di Jakarta, Selasa (8/1/2013).
Namun Johan mengaku bahwa laporan dari Mekah belum bisa disampaikan karena masih dievaluasi seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari penginapan, katering, dan lain-lain.
Selain itu, KPK juga melakukan klarifikasi laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan masyarakat.
"Bayangkan orang daftar haji sekarang, baru bisa berangkat lima tahun kemudian," tambah Johan.
Sebelumnya INILAH.COM memberitakan, KPK tengah mengkaji dugaan korupsi penyelenggaran dan penggunaan dana haji di Kantor Kementerian Agama (Kemenag).
Menurut Johan, ada dua hal yang sedang dipantau KPK terkait hal itu. Pertama, pihaknya sudah menerima laporan PPATK yang berkaitan dengan rekening penggelolaan dana haji. Kedua, KPK juga sedang melakukan kajian terhadap penyelenggaraan dan penggunaan dana haji.
"Penyelenggaraan haji sedang dikaji. Nanti dilihat bagian mana yang ada korupsinya. Sekarang masih ditelaah di bagian pengaduan masayarakat," kata Johan, Selasa (8/1/2013).
Johan menjelaskan, kajian laporan tentang penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 ini merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya.
"Dulu pernah kami berikan rekomendasi terkait uang pendaftaran haji. Kami rekomendasi untuk dimoratorium pendaftaran haji. Calon haji daftar saja dengan nama tidak gunakan uang. Waktu itu dana haji Rp40 triliun dan bunganya Rp1,5 triliun sampai Rp1,7 triliun," ungkapnya. [yeh] (pks pariaman selatan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar