Kamis, 07 Februari 2013 02:27 wib
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
bawah pimpinan Abraham Samad dinilai memiliki gaya berbeda dengan
pemimpin KPK sebelumnya.
"Memang kita lihat KPK periode Abraham Samad mengalami pergeseran mungkin karena ada kedekatan dengan agenda politik," kata pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Rabu (6/2/2013).
Menurutnya, hal tersebut dapat terlihat dari dua penananganan kasus yang berbeda, yaitu kasus Hambalang dan kasus suap impor daging sapi.
"Ada kecurigaan dari masyarakat mengapa pengusutan kasus impor daging sapi begitu tergesa-gesa, tapi kasus lainnya seperti Hambalang malah melambat. Selain itu, untuk kasus Anas, KPK selalu beralibi pada bukti yang cukup. Ini yang dipertanyakan," tuturnya.
Dia menyarankan agar komisi anti rusuah ini dapat segera menjawab pertanyaan publik. Sehingga kredibitas KPK tidak dipertanyakan.
"KPK harus dapat menjawab kecurigaan masyarakat terhadap langkah hukum yang dilakukan KPK terhadap status hukum petinggi PKS yang dinilai janggal itu. Jangan sampai hal itu meruntuhkan kewibawaan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia," ucapnya.
Jika tak segera diambil tindakan, sambung dia, maka citra positif yang selama ini telah diraih lembaga itu, justru akan merosot tajam seiring tindakan diskriminatif yang dilakukan.
Dalam kesempatan terpisah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra menganggap KPK memberikan perlakuan berbeda antara Andi, Anas dan Luthfi. "Ini tebang pilih yang salah," singkatnya.
Dia mengatakan KPK kinerja lebih produktif dalam menangani kasus, sebab SDM komisi anti rusuah itu telah meningkat dibanding periode sebelumnya.
"Kita memang mendapati KPK periode sebelumnya juga tebang pilih tapi dalam konteks pilihan prioritas kasus karena terbatasnya SDM," imbuhnya.
(cns) fadilah dpd pks pariaman selatan
"Memang kita lihat KPK periode Abraham Samad mengalami pergeseran mungkin karena ada kedekatan dengan agenda politik," kata pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Rabu (6/2/2013).
Menurutnya, hal tersebut dapat terlihat dari dua penananganan kasus yang berbeda, yaitu kasus Hambalang dan kasus suap impor daging sapi.
"Ada kecurigaan dari masyarakat mengapa pengusutan kasus impor daging sapi begitu tergesa-gesa, tapi kasus lainnya seperti Hambalang malah melambat. Selain itu, untuk kasus Anas, KPK selalu beralibi pada bukti yang cukup. Ini yang dipertanyakan," tuturnya.
Dia menyarankan agar komisi anti rusuah ini dapat segera menjawab pertanyaan publik. Sehingga kredibitas KPK tidak dipertanyakan.
"KPK harus dapat menjawab kecurigaan masyarakat terhadap langkah hukum yang dilakukan KPK terhadap status hukum petinggi PKS yang dinilai janggal itu. Jangan sampai hal itu meruntuhkan kewibawaan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia," ucapnya.
Jika tak segera diambil tindakan, sambung dia, maka citra positif yang selama ini telah diraih lembaga itu, justru akan merosot tajam seiring tindakan diskriminatif yang dilakukan.
Dalam kesempatan terpisah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra menganggap KPK memberikan perlakuan berbeda antara Andi, Anas dan Luthfi. "Ini tebang pilih yang salah," singkatnya.
Dia mengatakan KPK kinerja lebih produktif dalam menangani kasus, sebab SDM komisi anti rusuah itu telah meningkat dibanding periode sebelumnya.
"Kita memang mendapati KPK periode sebelumnya juga tebang pilih tapi dalam konteks pilihan prioritas kasus karena terbatasnya SDM," imbuhnya.
(cns) fadilah dpd pks pariaman selatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar