Abraham Samad Bersumpah Tangkap Presiden SBY!

”KALAUPUN SAYA DIBUNUH, SAYA AKAN MENJADI SETAN YANG MENGHANTUI SBY SEUMUR HIDUPNYA”…

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, meluapkan kekecewaannya atas pembiaran upaya pelemahan KPK. Menurut Abraham, kriminalisasi terhadap Novel oleh Polri dilandasi oleh argumen dan logika yang menghina akal sehat publik. “Saya terus terang sudah geram terhadap perilaku Polri sebagai institusi yang melemahkan pemberantasan korupsi dan Presiden yang diam saja.”

Posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membiarkan Polri menyalah-gunakan otoritasnya untuk meneror KPK adalah sangat disayangkan. Diamnya Presiden SBY membuat dirinya curiga, jangan-jangan SBY atau anggota keluarganya disandera oleh Polri terkait suatu kasus.

Abraham mengatakan, sumpah Presiden yang akan memimpin pemberantasan korupsi dan berada di garda paling depan adalah omong kosong. Dia bersumpah, tidak akan mundur sejengkal pun berjihad melawan koruptor, walau KPK diteror oleh polri atas sepengetahuan Presiden SBY. Bahkan Abraham bertekad akan menangkap SBY.

“Dan demi Allah SWT, saya tidak akan berhenti sampai presiden ditangkap. Bahkan kematian pun tidak akan menyurutkan langkah saya”…. “Kami berlima akan membuat sejarah sebagai kepemimpinan KPK pertama di dalam sejarah yang akan menangkap seorang presiden”, tulis Abraham Samad pada akun Twitternya, Ahad, (07/10/2012).

Abraham juga mengatakan, bahwa melawan korupsi adalah perjuangan yang berat dan beresiko dibunuh. “Ini sungguh perjuangan yang berat. Kalaupun saya dibunuh, saya akan menjadi setan yang menghantui SBY seumur hidupnya”… “Dan sampaikan kepada presiden, kami tidak akan berhenti bekerja sampai dia ditangkap dan dijebloskan atas kejahatannya kepada rakyat”, sambungnya.

“Dan kami berlima tidak akan pernah berhenti sampai kami mampu menangkap kepala dari korupsi di negeri ini. Yaitu dia yg bercokol di istana”… “Tanpa dukungan kalian saudara-saudaraku, kami tidak akan berdaya menghadapi para monster koruptor itu”, lanjut Abraham Samad.

“Korupsi adalah kejahatan terjahat. Korupsi tidak membunuh langsung akan tetapi menyengsarakan banyak orang untuk masa yang lama”… “Mati syahid memburu koruptor adalah jauh lebih mulia daripada hidup mewah dengan memakan uang rakyat”, tambah Abraham.

Demikian pernyataan Abraham Samad yang disampaikan melalui akun Twitternya. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada semua rakyat dan para pegiat anti-korupsi yang memberikan dukungan terhadap lembaga yang ia pimpin.

Berikut ini adalah beberapa snap shot terkait Tweet dari Abraham Samad tersebut:

Sampai dengan saat diturunkannya berita ini, masih belum ada klarifikasi resmi yang disampaikan secara langsung oleh Ketua KPK, Abraham Samad, terkait keabsahan tulisan yang beredar melalui akun twitter tersebut.

Ketika Demokrat 'main api' dengan Prabowo dan Ical

Repor

Figure terkait Susilo Bambang Yudhoyono Anas

Kategori Politik

Berita tag terkait Marzuki bosan lihat wajah Anas setiap hari muncul di TV Usai salat Jumat, FPI akan geruduk rumah Anas

Prabowo. merdeka.com

91

 

Kisruh internal yang dialami Partai Demokrat menyebar ke mana-mana. Internal partai besutan Presiden SBY itu pun terus gontok-gontokan. Rahasia internal yang selama ini disimpan pun terkuak: Demokrat ingin menjegal Prabowo dan Aburizal Bakrie.

Dalam jumpa pers kemarin, Sekretaris Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik meminta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum legowo dan tidak memicu persoalan dengan Partai Demokrat. Jika tidak, langkah Partai Demokrat untuk menghalangi Prabowo dan Aburizal Bakrie menjadi presiden pada Pilpres 2014 akan terkendala.

"Tugas Demokrat adalah menjaga agar kepemimpinan 2014 tidak salah arah. Aktivis di dalam partai harus mencegah Indonesia jatuh ke tangan capres yang keliru, seperti Prabowo dan Ical," kata Rachland Nashidik di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/2) kemarin.

Rachland menilai, ancaman Anas untuk membuka kasus para elite Demokrat bukanlah hal yang baik. Sebab, langkah tersebut hanya akan membuat Partai Demokrat semakin terpuruk.

"Bukan malah membiarkan Demokrat pulih, Anas justru menyeret Demokrat semakin terpuruk," kata Rachland.

Pihaknya tidak akan membiarkan Partai Demokrat terpuruk di Pemilu 2014. Dia pun berharap seluruh kader Demokrat dapat melupakan masalah yang sedang didera partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan meningkatkan jumlah suara.

"Tugas Demokrat adalah memastikan kemenangan di Indonesia pada 2014," pungkas Rachland

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya tidak terlalu mengambil pusing dengan pernyataan Rachland Nashidik yang menyebut salah satu langkah partainya adalah menghalangi Prabowo menjadi presiden pada Pilpres 2014.

"Partai tidak tertarik menanggapi komentar pak Rachland. Partai Gerindra juga tidak tahu kenapa Partai Demokrat mencoba mencegah pencalonan Pak Prabowo menjadi Capres," kata Ahmad Muzani saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/2).

Yang harus dilakukan Partai Demokrat sekarang, jelas Muzani, adalah konsen mengurusi permasalahan yang sedang melanda partai berlambang bintang mercy tersebut. Dia juga menambahkan, jangan sampai kemelut Partai Demokrat dilampiaskan ke partai lain.

"Jangan sampai masalah internal di tubuh partai yang mengakibatkan elektabilitas partai menurun, menjadikan mereka mengurusi partai lain, mencari kesalahan partai lain" ujarnya.

Muzani menegaskan, partainya tidak pernah berusaha mencari kesalahan partai lain. Visi mereka sekarang adalah fokus untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2014. "Kami tidak pernah tertarik menjatuhkan partai partai lain. Kami juga tidak merasa galau menghadapi 2014," ujarnya.

Minangkabau di Negeri Sembilan Malaysia

Minangkabau di Malaysia

Tulisan ini dimuat di majalah "Titian" edisi 155 Desember 2012- Januari 2013 terbit di Jakarta. 

     Wilayah Minangkabau, awalnya secara geografis meliputi: provinsi Sumatra Barat sekarang, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Minangkabau bukan merupakan suatu kerajaan. Tetapi, lebih mengandung pengertian kebudayaan, di samping makna geografis dan etnis. Ia merupakan suku bangsa yang unik di Indonesia, di mana masyarakatnya menganut system kekerabatan matrilineal. (dipetik dari buku: MINANGKABAU karya Amir Sjarifoedin Tj.A, penerbit PT Gria Media Prima Jakarta 2011)

Beberapa waktu lalu saya mengadakan perjalanan ke Kuala Kelawang yang berlokasi di daerah Jelebu, salah satu daerah di Negeri Sembilan. Lokasinya sekitar 100km dari Melaka, dimana saya menetap. Perjalanan lewat tol selama satu jam hanya sampai Seremban, ibu kota Negeri Sembilan. Kota yang  beberapa bangunan kantor pemerintahannya berbentuk bagonjong (bangunan khas Minangkabau yang berbentuk tanduk kerbau) ini  memiliki   museum yang bangunan dengan atap bagonjong pula.  

Selanjutnya dari Seremban menuju  Jelebu melewati  jalan biasa. Pada mulanya  jalan yang dilalui  agak lebar (4jalur), belakangan hanya dua jalur dan berkelok-kelok, mendaki dan menurun tetapi tetap nyaman dan tak melelahkan karena infrastruktur jalan menuju Kuala Klawang, lokasi Musium Adat berada   sangat  memadai dan sempurna.  Sebelah kiri dan  kanan jalan nampak perbukitan yang ditumbuhi ponon2 besar yang menghijau yang nampak seperti hutan. Dengan jalan yang berkelok2 ini mengingatkan saya  jalan di Puncak Jawa Barat Indonesia yaitu daerah pegunungan yang jalan nya berkelok-kelok serta di kiri kanan jalan pohon teh yang menghijau, walau infrastrukturnya berbeda.

Sampai di Kuala Klawang salah satu bandar/kota besar di Jelebu kita makan siang di restoran yang sederhana dan menyediakan masakan padang secara buffee n self service. Masakan yang tersaji nampak masakan yang kental dengan santan seperti “Rendang” , “Gulei Ayam”, “Gulei Kambing”, “Gulei Ikan ” serta  ”Gulei Pucuk Paranciah” (daun singkong) dll. Dengan perasaan was was takut cholesterol naik lagi terpaksa makan juga  disini karena tak terlihat  restauran lain disekitarnya. Hampir semua makanan saya cicipi dengan porsi yang sedikit. Yang sangat berkesan  adalah  ”Gulei Masin  Ikan Tenggiri” yang berwarna kuning merona. Padahal gulei ikan  yang rasanya mirip sekali dengan yang sering  dibuat oleh almarhum mertua saya ini sudah hampir habis hanya tinggal sisa2 potongan ikan kecil saja, tidak utuh lagi. Tetapi saya keukeuh mengambilnya dan Alhamdulillah ada seporsi piring kecil. Rasanya amboi…terasa masakan dari air tangan orang minang yang tak terpengaruh selera melayu.lapeh salero rasanya

.

Selesai makan terdengar bunyi azan memanggil. Kita sholat Zuhur di masjid yang lokasinya diatas bukit yang bisa dilalui mobil. Setelah sholat melihat pemandangan ke bawah amboi… indahnya, dan nampak menyembul bangunan Rumah Bagonjong diantara kehijauan alam,  wow serasa sudah berada di kampuang den nan jauh dimato deh…

Selanjutnya kita ke Musium Adat yang bangunan nya merupakan gedung tiga lantai dan dilengkapi dengan peralatan audio visual yang canggih. Di halaman gedung  ada panggung yang beratapkan khas minangkabau, atap Bagonjong.  

Di lantai dasar, dipamerkan benda-benda yang menarik yang menampilkan pengenalan dan kosep adat di Malaysia. Meliputi sejarah awal tercetusnya adat terbesar di Alam Melayu iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Dipamerkan juga replica Batu Batikam dan Batu Baling yang menurut kisahnya Batu Batikam berada di Dusun Tua Luak Nagari Lima Kaum dan Batu Baling kewujudan nya berada di Sungai Tarap Tanah Minangkabau, Sumatra Barat. Menurut kisah yang diceritakan secara turun temurun. Datuk Ketemanggungan telah menyentakkan kerisnya ke sebuah batu dan Datuk Perpatih nan Sabatang menikamkan kerisnya kepada sebuah batu sehingga tembus. Hal ini menandakan perdamaian dan pemufakatan muktamad antara kedua dua pihak bagi menghormati prinsip-prinsip kemasyarakatan.

Di lantai satu dan dua  dipamerkan adat-adat yang berkaitan dengan kitaran hidup manusia dari mulai saat kelahiran, perkawinan, kematian dan kegiatan ekonomi serta amalan ritual yang ada di Malaysia serta memaparkan tentang kegiatan intelektual dari perspektif istana dan rakyat biasa di Malaysia.

Di lantai tiga  dipamerkan segmen khusus tentang adat perpatih secara historikal yang bermula dari Sumatara (alam Minangkabau) sehingga bertapak di Negeri Sembilan. Kedatangan para perantau minang dari Sumatra Barat, sudah sejak abad dua belas kemudian berlakulah pernikahan antara perantau dari minang dengan penduduk setempat dan keturunannya disebut suku Biduanda.  

Yang  kemudian  pada tahun 1773 anak raja Minangkabau dari Pagaruyung, Raja Melawar datang dan dinobatkan sebagai raja Negeri Sembilan yang disebut  Yamtuan Besar dan ibukota diraja di Seri Menanti yang lokasinya di Kuala Pilah.

Tahun lalu saya pernah pula mengunjungi  Bandar  Seri Menanti yang  gerbang memasuki kota  berbentuk Bagonjong. Di Bandar yang disini disebut Bandar Diraja berdiri Istana Raja yang disebut Istana Seri Menanti. Istana  yang bangunan nya pernah dirusak oleh Inggris dan dibangun kembali pada awal tahun 1900an yang menjadi kediaman resmi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kini bangunan yang terbuat dari kayu dan tidak menggunakan paku itu di jadikan museum yang memaparkan keberadaan Raja Melawar dan koleksi-koleksi keluarga Diraja tampa mengubah bentuk asal istana dan diterangkan fungsi ruang-ruang tersebut.  

Raja Negeri Sembilan  hingga kini masih bertahta adalah keturunan Raja Melawar. Di Malaysia disebut :  Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-11 beliau adalah Tuanku Muhriz ibni Almarhum Tuanku Munawir.

*) Lily Siti Multatuliana, berasal dari kabupaten Padang Pariaman, Sumatera  Barat. Mengajar di sejumlah perguruan tinggi  swasta di Jakarta dan di  Melaka sedang mengadakan kajian Budaya Nusantara. Menetap di Jakarta dan Melaka

Sssts...Ada Operasi Intelijen Bersandi SS untuk Hancurkan Parpol

Senin, 25 Februari 2013

JAKARTA - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014, kondisi politik di Indonesia mulai memanas. Sejumlah partai politik terus berupaya membangun citra, demi mendongkrak elektabilitas partai.

Tapi, tak hanya berupaya memoles citra, sejumlah partai politik juga menyerang partai politik lain, untuk menjatuhkan citra. Hal itu, terlihat dari banyaknya kader partai politik besar  yang terseret kasus korupsi.

Menurut Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Golkar, Bambang Soesatyo, ada selentingan rumor yang menyatakan, saat ini ada operasi intelijen bersandi SS yang tengah dijalankan kelompok tertentu. Operasi itu dilakukan dengan cara  menghembuskan kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Tujuannya agar elektabilitas lawan politiknya menurun.

"Operasi sandi SS ini dijalankan kepada lawan politiknya untuk menyamakan skor keterpurukan (partai yang sedang terpuruk)," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, usai diskusi 'Distrust Rakyat Pada Partai Politik: Proyeksi Pemilu 2014' di Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Bamsoet menjelaskan, operasi SS ini sendiri sudah terbukti ketika Partai Demokrat dihantam kasus korupsi dan membuat elektabilitas diberbagai lembaga survei menurun. Terakhir, kata dia, kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Kasus itupun secara tidak langsung mengancam elektabilitas PKS.

"Banyaknya partai yang tersandung kasus itu akan semakin mencoret citra partai di mata masyarakat dan secara tidak langsung akan berimbas pada partisipasi masyarakat dalam Pemilu," jelasnya.

Selain itu, kata Bambang, kasus korupsi juga digunakan sejumlah politisi sebagai alat untuk menghancurkan lawan politiknya dengan membentuk stigma buruk. "Stigma jelek terlibat dalam korupsi sama seperti stigma 'kontrarevolusi di masa demokrasi terpimpin dan stigma 'terlibat PKI' di masa orde baru," tambahnya.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan memang kasus yang menjerat politikus tidak bisa digeneralisasi langsung kepada parpol secara kelembagaan. Tapi, opini publik berkata yang sebaliknya. Satu orang korupsi maka satu partai merasakan akibatnya.

 

 

 

Kasus Makelar Dana Penanggulangan Bencana, BK Panggil Politikus PD Supomo

Selasa, 19/02/2013 08:23 WIB

Ahmad Toriq - detikNews

Jakarta - - Badan Kehormatan (BK) DPR terus menelusuri kasus dugaan makelar dana penanggulangan bencana yang dilaporkan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur. Hari ini BK akan memeriksa tiga orang yang dilaporkan, salah satunya adalah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Supomo.

"Nanti pemeriksaan jam 13.00 WIB," kata anggota BK, Ali Maschan Moesa, saat dihubungi detikcom, Selasa (19/1/2013).

Ali mengatakan ada tiga orang yang diperiksa BK hari ini, yaitu anggota Komisi XI DPR Supomo, tenaga ahli Supomo bernama Haris Hartoyo, dan Dikdik yang juga diduga sebagai staf Supomo.

"Dikdik ini katanya sopirnya Supomo, belum jelas juga," ujar Ali.

Ketiganya diperiksa BK terkait laporan pegawai BPBD Cianjur bernama M Sukarya yang merasa menjadi korban penipuan. "Materi pemeriksaan ya kita lihat nanti," tutur Ali.

BK menerima laporan dari M Sukarya Selasa (12/2/2013) pekan lalu. Dalam laporannya Sukarya mengadukan Supomo, Haris Hartoyo dan Dikdik dengan kasus penipuan terkait dana penanggulangan bencana untuk BPBD Cianjur.

Pekan lalu BK telah memeriksa Hardian Aryanto, tenaga ahli Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro, pada Selasa (12/2). Hardian diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus itu.

Gondo Radityo Gambiro sendiri mengaku tak tahu menahu soal kasus yang melibatkan Hardian. "TA (tenaga ahli) saya memang dipanggil. Tapi terus terang saya tak mengerti masalahnya. Saya tak tahu masalahnya apa. Cuma memang dia kasih tahu ke saya dia ada panggilan BK," kata Gondo saat dihubungi, Rabu (13/2).

PKS Siap Bantu KPK Soal Urusan Ridwan Hakim

Selasa, 19/02/2013 13:04 WIB

Ahmad Toriq - detikNews

Jakarta - - Politisi PKS Al Muzzamil Yusuf memberi pembelaan soal Ridwan Hakim. Putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin ini disebut Al Muzzamil pergi ke Turki bukan untuk melarikan diri tetapi untuk urusan bisnis.

"Kalau beliau ke sana memang sebelumnya memang sudah biasa ke Turki," jelas Al Muzzamil yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Al Muzzamil menjelaskan, DPP PKS siap memfasilitasi kalau ada permintaan dari KPK, untuk membantu memudahkan pemeriksaan Ridwan sebagai saksi terkait kasus kuota impor daging.

"Kalau betul dari KPK, DPP PKS akan kerjasama dengan pihak terkait. Kalau ada pemanggilan KPK, DPP PKS bisa akan turun membantu," terang Al Muzzamil.

Namun untuk keterangan lengkapnya, Al Muzzamil meminta agar ditanyakan langsung ke Presiden dan Sekjen PKS. "Bisa tanya Pak Anis dan Sekjen. Mereka bisa lebih jawab," tuturnya.

Dua Menteri Urus Sapi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna memberikan jaminan pasokan daging sapi untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan surat bersama. Surat bersama itu, antara lain, berisi jaminan pengiriman pasokan sapi dari provinsi produsen.

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Rikwantoro yang ditemui Sabtu (16/2/2013) di Wonogiri, Jawa Tengah, mengatakan, surat itu juga berisi tentang permintaan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat untuk menata tata niaga sapi. Diharapkan, dengan lahirnya surat itu, para peternak sapi lokal lebih terjamin dan pasokan daging ke DKI Jakarta dan Jawa Barat terpenuhi.

Provinsi produsen antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Rikwantoro mengungkapkan, selama ini, para peternak dari wilayah produksi enggan mengirim sapi mereka ke Cakung karena tak ada jaminan pembayaran. Mereka kemudian menjual sapi mereka ke pasar lain. Menurut Rikwantoro, surat bersama itu lahir, antara lain, untuk menjawab surat Gubernur DKI Jakarta yang meminta pasokan sapi sebanyak 1.000 ekor per hari dan keluhan para peternak lokal.

Meskipun surat tersebut akan efektif pada Maret nanti, saat ini proses pengiriman telah dilakukan. Sebelumnya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengatakan, ada sejumlah rumah potong hewan di Jakarta enggan memotong sapi lokal. Mereka hanya melayani sapi impor yang digemukkan oleh perusahaan penggemukan di Jabodetabek.

Sikap diskriminatif itu dinilai tak hanya menghambat upaya swasembada daging sapi nasional, tetapi juga tidak berpihak kepada peternak lokal. Pada tahun 2013, DKI Jakarta membutuhkan sekitar 50.000 ton daging sapi dan Jawa Barat membutuhkan 81.804 ton daging sapi.

Para peternak sapi yang ditemui di Yogyakarta dan Jawa Tengah menyambut baik lahirnya ketentuan itu. Bahkan, mereka siap memasok tak hanya dalam bentuk sapi hidup, tetapi juga daging sapi yang telah dikemas.

Seorang peternak sapi di Wonogiri, Irawan, mengatakan, ia dan kelompok tani dampingannya siap mengirim daging sapi dalam kemasan itu. Bahkan, mereka telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pasar yang bersedia menerima daging produksi peternak lokal itu.

Saat ini pasokan sapi di berbagai sentra produksi sapi, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, maupun Bali, mencukupi. Di Jawa Timur, misalnya, saat ini terdapat 4,7 juta sapi potong. Dari jumlah itu, sebanyak 914.383 sapi siap potong. Pada tahun 2013 Jawa Timur siap mengirim 119.000 sapi ke DKI Jakarta dan 104.252 sapi ke Jawa Barat.

Pekan lalu, dari Kota dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, tingginya harga daging sapi membuat permintaan daging ini sepi. Menghadapi kondisi ini, para pedagang daging sapi terpaksa mengurangi stok daging di kios masing-masing.

Siti, pedagang daging sapi di Pasar Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, mengatakan, jika biasanya dia menyediakan dan mampu menjual 1 kuintal daging sapi per hari, dalam tiga bulan terakhir dia mengurangi stok dan hanya menyediakan 15-20 kilogram daging sapi per hari.

”Sekalipun sudah mengurangi persediaan daging sapi, hampir setiap hari selalu saja ada daging yang sisa dan tidak laku dijual,” ujarnya.

Siti mengatakan, dalam satu hari, dia pernah menyediakan 20 kilogram daging sapi dan hampir separuhnya tidak laku terjual. Daging tersebut biasanya disimpan di lemari pendingin untuk dijual keesokan paginya. Jika tetap tidak laku, daging tersebut dijual kepada para pemilik warung makan dengan harga Rp 75.000 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan dengan harga daging segar, Rp 80.000 per kilogram.

Pengurangan stok daging juga dilakukan pedagang daging sapi lainnya, Ny Witono, karena penjualan daging sapi pun merosot drastis. ”Jika biasanya mampu terjual 50 kilogram daging sapi per hari, sekarang ini angka penjualan hanya 15-20 kilogram daging sapi per hari,” ujarnya. (EGI/JOS) dpc pks pariaman selatan

Masyarakat Berharap PKS Serius Tuntaskan Kasus Century dan BLBI

Senin, 18 Februari 2013

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dititipi pesan khusus oleh Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Pesannya, bongkar skandal kasus Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Direktur Eksekutif Direktur Pusat Studi Sosial Politik (PUSPOL) Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun berharap Sohibul benar-benar menjalankan amanah partai.

“Semoga benar, sampai kasus Century dan BLBI tuntas. Tugas khusus kepada Sohibul Iman untuk mengawal dan menuntaskan kasus BLBI dan Century adalah pesan politik penting menyangkut problem paling serius di Republik ini,” tegas Ubed yang juga dosen Sosiologi UNJ ini.

Apalagi, dua persoalan tersebut merugikan negara hampir 25 Triliun.

“Saya berharap PKS serius memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam kasus BLBI dan Century, jangan hanya gertak sambal,” tambahnya lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa Boediono wapres saat ini diduga terlibat dalam kasus BLBI dan Century, bahkan keputusan MA tahun 2004 sudah memutuskan bahwa Boediono terlibat dalam kasus BLBI.

“Dalam kasus Century juga demikian sangat kuat bukti bukti yang menunjukkan bahwa Boediono terlibat dalam kebijakan bailout century yang merugikan negara tersebut. Persoalannya adalah ketika secara hukum Boediono sudah terbukti bersalah, DPR bisa melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyatakan apakah Boediono melanggar konstitusi atau tidak,”sambungnya.

Jika mayoritas DPR menyatakan melanggar hukum dan konstitusi maka keputusan DPR harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diputuskan MK. Keputusan dari MK ini perlu dibawa kembali ke Paripurna DPR untuk diambil keputusan diajukan ke forum Sidang Istimewa MPR memakzulkan Boediono sebagai Wakil Presiden.

“Jadi endingnya Boediono harus dimakzulkan atau diberhentikan demi keadilan hukum dan konstitusi. Kita menunggu action, bukan janji PKS,” imbuh Ubedilah Badrun.

Berhaji dan berumrah berulang kali pengabdi setan

Reporter : Islahudin

Jumat, 24 Agustus 2012 07:29:00

Kategori Khas

Berita tag terkait Kementerian agama bangun kantor baru Rp 26 M Sinagog di Amerika digunakan umat Muslim salat jumat

Mekkah (Shutterstock/ayazad)

2091

 

Tidak hanya pindah ke pusat-pusat belanja, kalangan atas gandrung berumrah saat Ramadan hingga tembus Lebaran, meski ibadah itu sudah berkali-kali dilakoni. Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, Ali Mustafa Yaqub, Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan hal itu. Dia menegaskan bolak balik berhaji dan berumrah adalah salah satu produk konsumerisme berbungkus ibadah.

Berikut penuturan Ali Mustafa Yaqub saat ditemui Islahuddin dari merdeka.com di rumahnya, belakang Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (16/8) siang.

Apa masjid kalah bersaing dengan mal di Jakarta?

Saya tidak mengenal kata bersaing. Yang jelas, mal berhasil menyedot jamaah banyak ke masjid menjadi banyak ke mal. Apalagi mal ada di depan masjid, sekalian. Ini bukan karena malnya. Ini karena faktor konsumtif. Perilaku itu membuat orang lebih banyak ke mal ketimbang ke masjid.

Bagi sosiolog, perubahan perilaku ini sangat menarik untuk diteliti. Lebih parah lagi, konsumerisme itu ada yang dibungkus dalam bentuk ibadah. Misal bentuknya umrah saat Ramadan. Pada 2009, ada 3,6 juta orang umrah ke Makkah. Sekarang mungkin sekitar empat juta orang. Dari jumlah itu, kalau per orang dikenai biaya dua ribu dolar, jumlah uangnya ada delapan miliar.

Jumlah itu terbuang hanya untuk hal-hal tidak wajib dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau itu itu wajib mungkin wajar, demikian juga kalau pernah dicontohkan oleh Rasullah, itu tidak masalah. Rasulullah saja tidak pernah mencontohkan pergi umrah saat Ramadan. Saya juga tidak tahu bagaimana pergeseran yang mulanya infak itu hingga menjadi umrah saat Ramadan.

Sekarang banyak masjid membuat brosur Ramadan memasukkan umrah itu sebagai amal ibadah Ramadan. Padahal umrah itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Di luar Ramadan boleh seperti itu. Tapi memasukkan umrah sebagai amaliyah Ramadan itu sudah punya tujuan lain. Mungkin saja pengurus masjid ingin menjaring jamaah agar dia bisa gratis ke sana. Ini bergesernya pelan-pelan, tidak terasa.

Seperti apa peran ulama dalam hal ini?

Ulama saja jadi korban konsumerisme karena ulamanya tidak mau mempelajari hadis, bagaimana perilaku Rasulullah pada Ramadan. Maka yang penting senang pergi ke Makkah. Bagaimana tidak senang, dia dan istrinya bisa gratis kalau dapat jamaah banyak. Bagaimana tidak senang seperti itu. Maka jamaahnya dirayu untuk pergi umrah saat Ramadan.

Bagaimana dengan teladan dari ulama?

Siapa diteladani kalau dia tidak pernah membaca hadis perilaku nabi. Tidak pernah baca hadis dan syirah. Itulah kendalanya dan akhirnya dia menjadi korban konsumerisme, bahkan ikut terlibat membikin konsumerisme.

Apakah ada pihak membahas hal ini setiap selesai Ramadan?

Setahu saya tidak pernah ada. Siapa mau mengevaluasi. Saya yakin tidak ada. Yang bicara seperti ini juga tidak ada selain saya. Saya punya keinginan kita kembali mengikuti perilaku nabi patut kita contoh. Bagaimana beribadah saat Ramadan, bukan mengumbar nafsu seperti itu. Selain itu agar infaknya lebih digalakkan saat Ramadan. Di bulan lain beliau dermawan, bahkan dilukiskan kedermawanan beliau saat Ramadan itu seperti angin kencang. Kalau sekarang tidak, umat muslim lebih senang umrah saat Ramadan.

Mungkin yang umrah saat Ramadan itu merasa tenang batinnya?

Bukan ketenangan batin, tapi kesenangan batin. Kalau ketenangan bisa dengan qiyamul lail di Masjid Istiqlal di malam-malam sepuluh hari terakhir Ramadan. Coba Anda baca Republika kemarin ada orang-orang mengikuti kegiatan itu dan mendapatkan ketenangan. Bukan malah ke Makkah. Itu tidak mendapatkan ketenangan, tapi kesenangan.

Makanya diperlukan sekarang adalah ulama-ulama bisa memberikan keteladanan. Dari mana sumber keteladanan itu, ya mengikuti perilaku Rasulullah. Kalau sekarang mengikuti perilaku nafsu dan itu ironis sekali di bulan Ramadan. Mestinya mengekang nafsu, malah mengumbar nafsu.

Saat saya berkunjung ke masjid Sunda Kelapa pada Ramadan, ada orang mendekati saya dan bilang, "Pak Ustad, saya baru pulang dari Makkah." Saya langsung balas, "Saya tidak tanya." Dikira ke Makkah saat Ramadan itu bagus. Kalau itu bagus, Rasulullah akan mencontohkan itu. Bila perlu setiap hari akan umrah, bila itu bagus. Yang dicontohkan Rasul justru berinfak sebanyak-banyaknya. Hingga kemudian infak itu dibelokkan ke perilaku konsumtif. Akhirnya yang menonjol konsumtifnya, bukan infaknya.

Menurunnya kedermawanan ini apa juga dipengaruhi oleh turunnya ekonomi negara?

Kalau itu dijadikan parameter mungkin orang tidak akan berbondong-bondong umrah. Anda coba tanya ke Kedutaan Besar Arab Saudi yang umrah dari Indonesia saat Ramadan berapa orang? Kedutaan Arab Saudi mengeluarkan visa pasti sebelum Ramadan. Kalau di luar Ramadan saya pernah diberitahu rata-rata 7.500 orang. Itu dari jumlah stempel paspor umrah diberikan

Kalau faktor ekonomi masalahnya, tentu tidak banyak yang pergi umrah. Ini faktor konsumerisme dibungkus dengan ibadah.

Kenapa itu jarang terdengar?

Saya kadang banyak mengecam. Saya menulis buku Haji Pengabdi Setan, maksudnya untuk orang berhaji ulang. Itu niatnya ikut siapa, sementara kondisi negara masih terpuruk. Indonesia kalau mengikuti indikator PBB, masih ada 117 juta orang miskin. Nabi berkata, "Tidak beriman orang pada malam perutnya kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan." Berapa juta orang Indonesia masih kelaparan.

Saya tanyakan kepada ustad-ustad yang merekomendasikan haji ulang atau umrah itu. Tidak bisa menjawab, malah dia larut dalam arus konsumerisme itu. Melihat hal ini, perlu ada revolusi moral. Saya kadang merasa sendirian dalam memberitahukan hal ini. Saya sering mengatakan berhaji ulang itu rugi. Saya katakan itu dilawan banyak kalangan dan bilang, "Berhaji kok rugi."

Coba bandingkan biayanya itu untuk infak sebanyak-banyaknya. Padahal nanti itu jelas ganjarannya, surga bersama nabi. Kita menyantuni anak yatim, jaminannya surga bersama nabi dalam satu kompleks. Coba berhaji, itu kalau mabrur. Itu pun surganya kelas dek, kelas ekonomi.

Ini lebih kepada yang berhaji ulang. Menurut saya, itu bermasalah, sementara kewajibannya masih banyak. Kewajiban itu tidak hanya ibadah, kewajiban sosial juga banyak sekali. Tapi pura-pura buta saja.

Siapa yang diikuti untuk berhaji ulang. Mana ada ayat Alquran dan hadis menyuruh berhaji ulang, sementara kewajiban sosial lain masih banyak. Mau mengikuti Rasulullah, sebutkan hadis yang menyatakan itu, tidak ada, maka kamu hanya mengikuti bisikan dan keinginan nafsu. Meski begitu masih banyak alasannya, ada yang bilang masih belum puas. Saya katakan, sejuta kali kamu berhaji, tetap kamu belum puas. Setan masuknya dari situ kok. Ada yang bilang masih belum sempurna, terus dan terus naik haji. Makanya itulah yang disebut sebagai haji pengabdi setan.

Mulanya mendengar itu, banyak yang menentang, tapi setelah membaca dan memahami yang saya maksud, banyak juga yang mendukung. Opini itu pertama kali saya tulis di Majalah Gatra. Ada Kiai dari Jawa Timur dikasih orang untuk membaca itu dan berkomentar, "Ini apa-apaan, haji penyembah setan." Sama orang yang memberi opini itu disuruh baca buku saya tentang hal itu, dia bilang, "Pak Kiai, komentarnya nanti saja setelah baca buku ini." Setalah baca buku itu, dia langsung bilang, "Ini yang saya cari, ayo disalin seratus, bagi ke ulama-ulama Jawa Timur."

Ini saya amati tidak hanya terjadi di Indonesia, juga di seluruh negara yang ada penduduk muslimnya. Di Amerika juga begitu. Pada 2007 saya di Amerika, acara televisi di sana penuh iklan umrah dan haji, bahkan ada koran khusus iklan dibagikan gratis. Koran itu isinya penuh iklan, terutama iklan haji dan umrah. Itulah yang yang diteliti Walter Armbrust, hal itu terjadi bukan hanya di negara-negara Islam, tapi di negara-negara yang ada orang Islamnya. Itu gencar sekali.

Mestinya masjid juga menjadi sumber kesejahteraan bagi orang miskin?

Mungkin itu ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Paling diberi makan sahur dan berbuka, itu sedikit. Tapi untuk menuntaskan kemiskinan mereka tidak ada program seperti itu.

[fas]

Pimpinan KPK Punya "Juragan" Masing-masing

Sabtu, 16 Februari 2013

JAKARTA- Peryataan yang kerap berbeda antar-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memunculkan anggapan para pimpinan lembaga antikorupsi itu memiliki "juragan" masing-masing.

Pengamat Politik AS Hikam, mengatakan, jangan lagi berharap banyak pada KPK. Pasalnya lembaga independen itu kini sudah masuk dalam lingkar politisasi masalah.

"Pimpinan KPK sudah main politik, ada juragan masing-masing yang memiliki kepentingan berbeda. Mereka seolah sudah dipesan oleh juragannya masing-masing untuk ngomong," tegas Hikam saat berbincang dengan Okezone, Jumat 15 Februari malam.

Menurut Wakil Rektor President University itu, kelanjutan kasus Sport Center Hambalang masih menggantung. Apalagi, hingga kini KPK belum berani menyebut status hukum Anas, yang disebut-sebut terlibat dalam megaproyek Hambalang. Hikam menilai, KPK sengaja membiarkan kasus itu berlarut-larut.

"Kalau menggantung nama Anas, sama saja menggantung masalah di Demokrat. Padahal, ini partai yang dibina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika SBY sibuk mengurusi partai, maka sama artinya KPK menyandera kepentingan bangsa," jelas Mantan Mentri Riset dan Teknologi tersebut. dpc pks pariaman selatan

"Wah, Ternyata ini Penyebab Kelangkaan Daging Sapi" | Gawat Nih!

‎

Kementerian Pertanian menemukan indikasi praktek kecurangan di rumah potong hewan sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menyebabkan kelangkaan pasokan di kawasan ini. Kementerian mencurigai separuh rumah potong hewan menolak memotong sapi lokal dan hanya mau memotong sapi asal Australia.

"Ada yang mengeluh, rumah potong hewan yang telah diaudit oleh tim audit Independen Australia malah tidak mau memotong sapi lokal," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Irwantoro, di sela Rapat Koordinasi Teknis Nasional 1 Tahun 2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Yogyakarta, Kamis, 14 Februari 2013.

Beberapa temuan mereka, menurut Syukur, menunjukkan adanya kesengajaan diskriminasi rumah potong terhadap sapi lokal Indonesia. Setidaknya 50 persen dari 92 rumah potong hewan di Jakarta dan sekitarnya sudah tidak mau memotong hewan lokal. Kondisi tersebut terjadi sejak ada audit tim independen Australia di rumah potong hewan secara berkala.

"Ini bentuk penjajahan dan diskriminasi baru terhadap peternakan nasional," kata Syukur. Ia mengatakan, keengganan rumah potong hewan, kata Syukur karena pihak Australia mengancam akan meninggalkan rumah potong langganannya di Jakarta dan sekitarnya jika rumah potong hewan menerima pemotongan sapi lokal.

Rumah potong hewan yang tidak mau merugi, kata Syukur. Akhirnya terpaksa menolak permintaan pemotongan sapi lokal agar bisa tetap mendapatkan jatah potong hewan impor asal Australia. Akibatnya, ribuan sapi hidup yang datang ke Jakarta tidak bisa dipotong karena separuh rumah potong menolak memotong sapi.

"Ini praktek tidak baik yang menghambat masuknya daging lokal ke rumah potong hewan dan membuat kelangkaan daging sapi di Jakarta dan sekitarnya," kata Syukur. Ia mengatakan, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah membentuk tim investigasi menyeluruh untuk memverifikasi temuan tersebut. Tim tersebut juga bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dan telah bergerak sejak pekan lalu.

Selain membentuk tim investigasi, menurut Syukur, Kementerian Pertanian juga sudah meminta penjelasan dari Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar Australia mengenai temuan mereka. "Pemerintah Australia menjamin bahwa tindakan diskriminasi rumah potong hewan itu bukan kebijakan resmi negaranya," kata Syukur. [id.berita.yahoo.com]

SBY KECEPLOSAN

Keceplosan, SBY Mengaku Pernah Sukses Mengintervensi KPK? Oleh: Daniel H.t. | 07 February 2013 | 00:26 WIB Seperti biasa, kalau menyangkut dirinya langsung, Presiden SBY akan spontas bereaksi super cepat. Tak perduli dia ada di belahan dunia manapun. Termasuk ketika saat ini dia di Arab Saudi, untuk melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus umroh. Reaksi cepat SBY itu terjadi ketika ada pemberitaan di Jakarta Post yang memuat adanya bocoran yang mengatakan bahwa keluarga SBY diduga telah melakukan pengemplangan pajak.   SBY pun semakin sibuk dan marah. SBY pun pusing 2 x 7 keliling. Pusing tujuh keliling pertama adalah menyangkut elektabilitas Partai Demokrat yang terjun bebas menurut dua kali hasil survei dari dua lembaga survei yang berbeda, dan konflik internal partainya. Sedangkan pusing tujuh keliling yang kedua adalah menyangkut informasi tentang dugaan pengemplangan pajak keluarganya itu. Saking pusingnya mengurus parpol-nya dan tudingan dugaan pengemplangan pajak keluarganya itu, sampai-sampai SBY  lupa bahwa dia pernah mengaku sebagai Presiden yang sangat perduli dengan nasib TKI di luar negeri, maka itu dia pun lupa dan tidak menyediakan waktu lagi untuk bertemu dengan TKI di Arab Saudi itu. Negara yang paling banyak TKI- nya bermasalah itu. Reaksi cepat SBY itu berupa segera dalam kesempatan pertama melakukan konferensi pers di Mekkah, pada Rabu, 6 Februari 2013, untuk menyampaikan pernyataannya itu. Mungkin saking gemasnya, pikiran penuh, SBY melakukan blunder yang mengejutkan dalam menanggapi informasi dugaan pengemplangan pajak keluarganya itu. Pernyataan SBY ini berpotensi bermasalah serius dan berkepanjangan. Di dalam konferensi pers itu SBY dengan terang-terangan menuduh bahwa yang menyebarkan informasi tentang dugaan pengemplangan pajak keluarganya itu adalah Fuad Bawazier, Adhie Massardi, dan Ratna Sarumpaet. SBY khusus fokus pada Fuad Bawazier. SBY bilang, Fuad sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Karena enam tahun yang lalu, dia hampir dipilih SBY sebagai menteri, tetapi batal, karena ada informasi dari KPK yang mengatakan Fuad bermasalah dengan hukum. Tidak tahu  terima kasihnya Fuad, menurut SBY, adalah dia dengan koordinasi dengan KPK telah menyelamatkan Fuad dari jerat hukum KPK. “Tapi, di saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi, saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,” kata SBY (Kompas.com).  Fuad sudah berkali-kali membantah tudingan SBY bahwa dia sebagai informan itu. Sungguh mengejutkan pernyataan SBY ini. Jadi, sudah enam tahun ini rupanya KPK telah mengendam atau malah menghentikan penyidikan terhadap Fuad Bawazier berkat intervensi SBY? Jadi, KPK bisa diintervensi? SBY telah melakukan persengkokonglan denganKPK untuk menghentikan penyidikan seorang calon tersangka yang bernama Fuad Bawazier? Ketua KPK Abraham Samad mengaku bahwa memang Fuad Bawazier pernah punya masalah hukum. Itu dia ketahui dari keterangan dari Abdullah Hehamahua. Tapi itu terjadi lama sebelum dia menjadi Ketua KPK. “Tadi, Abdullah Hehamahua, penasihat, sudah menyampaiakn kepada saya ada sedikit permasalahan memang ada. Biarkan Pak Abdullah yang menyampaikan,”  kata Abrahaman, Rabu, 06 Februari 2013 (Kompas.com). Kata Abrahaman, Abdullah yang paling mengetahui kasus  yang diduga melibatkan Fuad. Menurut dia, kasus itu terjadi  pada masa kepimpinan KPK periode era Abdullah Hehamahua. Berdasarkan pengakuan Abdullah, Abraham menyebutkan, KPK ketika itu langsung memberikan informasi terkait Fuad Bawazier ke Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. “Pak Abdullah yang bicara langsung lewat telepon masalah Fuad Bawazier itu. Dia bicara dengan Pak Sudi Silalahi. Kasus Fuad itu terjadi pada masa periode pertama. Pak Abdullah kan sudah tiga periode,” kata Abraham. Pernyataan SBY itu pasti akan menyulitkan dirinya sendiri,  dan KPK. KPK harus segera memperjelas pernyataan SBY ini, apakah benar telah terjadi “penyelamatan” Fuad Bawazier dari jerat hukum KPK berkat jasa SBY? Apakah maksud pernyataan SBY itu? KPK harus menjelaskan juga kasus hukum apa yang melibatkan Fuad Bawazier enam tahun yang lalu itu, dan kenapa sampai sekarang tidak ditindaklanjuti? Jangan-jangan pernyataan SBY ini berupakan aib pertama bagi KPK Meskipunitu terjadi enam tahun yang lalu? Jangan-jangan memang KPK yang dulu bisa diintervensi oleh SBY, oleh karena itu SBY juga sekarang sedang mencoba mengintervensi KPK di era Abraham Samad, dengan meminta KPK agar segera memperjelas status hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum? Dalam marahnya, SBY keceplosan, membongkar sendiri kongkalikongnya dengan KPK di era enam tahun lalu? “Hahaha,” Anas pasti tertawa dengan “kecerobohan” SBY ini. Ada apa antara SBY dengan KPK itu? Demikian pasti publik akan bertanya-tanya penuh curiga. Selain itu SBY juga melakukan blunder lainnya terkait  pernyataannya di konferensi pers itu. Dia bilang, enam tahun lalu, dia hampir saja mengangkat Fuad Bawazier sebagai menteri, tetapi karena Fuad bermasalah dengan hukum (meskipun belum tentu bersalah) – berdasarkan laporan KPK, rencana itu batal. Artinya, SBY mau bilang, dia tidak mau mengangkat seseorang menjadi menterinya sementara orang itu berpotensi besar bermasalah dengan hukum. Hal ini mengingatkan kita kembali pada masa Oktober 2011 lalu, ketika SBY melakukan perombakan kabinetnya yang kedua kalinya (18 Oktober 2011). Ketika itu, SBY juga batal mengangkat kembali Fadel Muhammad sebagai menterinya. Sebelumnya, Fadel Muhammad adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut informasi dari pihak Istana, sebetulnya Fadel hendak dimasukkan kembali oleh SBY sebagai menterinya di hasil perombakan kabinet itu, tetapi di saat-saat terakhir pengumuman para menteri yang baru, nama Fadel dicoret oleh SBY. Alasannya, SBY mendapat informasi bahwa Fadel sedang bermasalah dengan hukum terkait sebuah kasus pertanahan.  Sebuah alasan yang sebenarnya patut dipertanyakan di saat itu juga. Karena pada waktu itu juga sebenarnya ada dua menteri dikabinet SBY itu yang juga diduga bermasalah dengan hukum, tetapi tetap dipertahankan. Yakni, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Sedangkan alasan Presiden SBY tetap mempertahankan dua orang ini adalah karena katanya, mereka dua belum tentu bersalah. Sampai saat itu juga hanya berstatus sebagai saksi di KPK. Nanti, kalau dalam perkembangan perkara, status mereka ditingkatkan menjadi tersangka, maka Presiden SBY akan menggantikan mereka, demikian alasan yang disampaikan pihak Istana ketika itu. Bukankah ini sungguh-sungguh suatu keputusan yang sangat dobel standar? Bukankah status Andi Mallarangeng, Muhaminin Iskandar, dan Fadel Muhammad – jika benar ada kasus pertanahan itu, sebenarnya sama saja? Tiga-tiganya terkait kasus hukum, meskipun belum tentu bersalah. Bahkan status Fadel sebenarnya masih lebih baik daripada Andi dan Muhaimin. Karena dia sama sekali belum masuk dalam suatu proses perkara apapun. Belum diperiksa oleh siapa pun dan dalam status apapun. Apakah benar kasus itu ada ataukah tidak, juga belum jelas. Sedangkan Andi dan Muhaimin? Sekarang, terbukti Andi Mallarangeng memang punya masalah serius dengan hukum. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang. Entah dengan Muhaimin? Berujuk pada pernyataan SBY di atas, jangan-jangan Muhamin sudah tidak dipanggil KPK itu juga berkat jasa penyelamatan SBY?  Apapun yang terjadi, SBY telah mencari gara-gara sendiri, mempersulitkan dirinya sendiri, dan juga membuat KPK terpojok. Sepulangnya dari Arab Saudi, dia tidak hanya harus menyelasaikan permasalahan besar di Partai Demokrat, klarifikasi tentang dugaan pengemplangan pajak keluarganya, tetapi juga harus menjelaskan duduk perkara sebenarnya tentang pernyataannya bahwa dia telah menyelamatkan Fuad Bawazier dari jerat hukum KPK itu.***  dpc pks pariaman selatan

Setiap Perantau Minang Miliki Rasa Membangun Kampung

Selasa, 12 Februari 2013 - 06:23:58 WIB

MANADO, SULUT, SO--Gubernur Irwan Prayitno dijamu oleh perantau Minang “ Ikatan Bundo Kanduang Anda Kesuma Nusa “ yang ada Kota Menado Sulawesi Utara di rumah kediaman salah seorang pengusaha sukses asal Minang keluarga Bahar, Minggu malam. (10/2).

Kunjungan Gubernur Sumatera Barat ke Menado ini merupakan undangan Panitia Peringatan Hari Pers tahun 2013 yang diselenggarakan di Kota Menado Sulut, yang dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono.

Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Surya Budhi, SH, Kabiro Humas, Irwan, S.Sos, MM, Kakan Penghubung Drs. Luhur Budianda, MSi, Ketua Ikatan Bundo Kanduang Ir. Jamaris,SH, Ketua Yayasan Tuah Sakato serta keluarga masyarakat Menado asal minang.

Dalam pengarahan umumnya Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, kita amat bangga dan senang dengan budaya masyarakat Minang merantau, yang pada jiwa semangatnya mengalir rasa membangun kampuang halaman.

Para perantau minang sesungguhnya potensi social capital pemberdayaan masyarakat masyarakat Minang dalam membangun kampong halaman sebagai kecintaiannya yang tidak pernah pudar.

Kita menyadari daerah Sumatera Barat yang memiliki berbagai keterbatasan potensi, tidak memiliki ruang yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat kita, merupakan orang-orang yang tidak siap menjadi anak buah ( pekerja rutinan).

Kita lihat dari beberapa perusahaan yang telah didirikan di daerah ini, perlahan-lahan tutup terakhir adalah perusahaan Asia Biscuit di Tabing.
Melihat kondisi ini, program provinsi Sumatera Barat saat ini tertuju pada peningkatan ekonomi masyarakat  melalui gerakan UKM, kegiatan yang membawa kemandirian dari setiap masyarakat kita dalam kreatifitas dan inovasinya bersaing.

“Biar usaha kecil yang penting jadi boss, tidak diatur oleh orang lain “, prinsip ini menjadi moment setiap masyarakat dalam menata kehidupanya, ujarnya.

Ketua Ikatan Bundo Kanduang Anda Kesuma Nusa Ir.Jamaris , SH dalam kesempatan tersebut merasa senang dan bangga dengan kegiatan silaturrahmi Gubernur Irwan Prayitno dan rombongan dengan masyarakat perantau di Menado.

Dalam pernyataannya menyampaikan, walaupun kampong halaman itu jauh dari kami akan tetapi rasa kerinduang dan keinginan untuk pulang dan membangunan kampung halaman tetap membara dihati kami.

"Walaupun kami jauh, akan tetapi segala perkembangan yang terjadi di Sumatera Barat terus kami saling memberi kabar dengan dunsanak yang ada di kampung. Oleh karena itu amat besar harapan kami kemajuan Sumatera Barat itu tidak terlepas dari filosofi ABS-SBK," harapnya.

Dari data jumlah para perantau minang yang ada di Sulsel ini ada lebih kurang 200 KK yang hidup dalam berbagai profesi, pedagang, pengusaha, PNS, guru, TNI/Polri hingga pedagang kaki lima. Acara silaturrahmi ini berjalan dengan penuh rasa kekeluargaan.

Ada satu permohonan pengurus Ikatan Bundo Kanduang ini membantu pembangunan Rumah Gadang Minang, sebagai symbol kekeluargaan minang di Menado. Bangun sudah tapi kurang terurus dengan lahan 1800 m2.

Ini Pandangan Pengurus PPP Soal Valentine

2/14/2013 12:00:00 PM | Posted by Ghiroh Tsaqofy

Islamedia - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, memberikan pandangannya soal Hari Valentine yang dirayakan sejumlah pihak, setiap 14 Februari.

Menurut Lukman, kita tak perlu fanatik membabi-buta ikut-ikutan merayakannya, dengan glamour dan hura-hura.

"Kita pun tak juga perlu menolaknya mentah-mentah," ujar Lukman, Kamis (14/2/2013).

Menurut Lukman, yang harus dikedepankan adalah hakikat dan spirit tujuannya, yaitu kasih sayang.

"Inilah yang utama. Kasih sayang harus senantiasa melandasi setiap tindakan kita setiap waktu, tak hanya pada tanggal 14 Februari," ujarnya.

Peringatan Valentine yang berasal dari tradisi Barat, lanjut Lukman, hendaknya diarahkan untuk meneguhkan hakikat dan spirit kasih sayang yang mendasari setiap perilaku kita.

"Karenanya, memperingatinya tidak dengan hura-hura pesta pora, apalagi sampai melanggar norma susila, tapi harus lebih ditujukan ke masing-masing diri kita sebagai introspeksi, evaluasi, dan refleksi hidup bersama di masyarakat yang beragam," papar Wakil Ketua MPR.(tribunnews)    dpc pks pariaman selatan

Innalillahi wa Inna Ilaihi Raji’un, Mantan Menteri Agama Tarmizi Taher Wafat di Jakarta

12 February 2013 9:56 am 

 

Tarmizi Taher © Kompas/Eddy Hasbi

Mantan Menteri Agama Bapak Tarmizi Taher wafat pada Selasa sekitar pukul 04.00 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusomo (RSCM) Jakarta, demikian siaran pers dari Kementerian Agama Jakarta seperti diberitakan ANTARA News.

Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Merbau No.1, Kompleks Angkatan Laut Pangkalan Jati, Jakarta Selatan, dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, usai shalat zuhur hari ini, Selasa (12/2).

Tarmizi lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 7 Oktober 1936. Dia menikah dengan Hj. Djusma dan dikaruniai empat anak.

Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Airlangga Surabaya, dia meniti karier di TNI AL dan pensiun dengan pangkat Laksamana Muda.

Jabatan yang pernah diembannya di lingkungan militer termasuk sebagai Perwira Kesehatan di KRI Irian, Juru Bicara Fraksi ABRI di MPR, Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI AL dan Kepala Pusat Pembinaan Mental ABRI.

Setelah berkarir di militer, lulusan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI AL yang sempat mengenyam pendidikan kesehatan di Angkatan Laut AS itu ditugaskan ke Departemen Agama sebagai Sekretaris Jenderal selama lima tahun.

Dia diangkat menjadi Menteri Agama pada 1993 dan menjalankan tugas sebagai menteri sampai tahun 1998.

Selama menjabat Menteri Agama, Tarmizi merintis pengembangan Siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu) dan pembentukan Dana Abadi Umat (DAU).

Dia pernah pula menjadi Duta Besar RI di Norwegia dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Dia juga pernah dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang dakwah oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.   dpc pks pariaman selatan

Sastra Indonesia Mendunia, “Laskar Pelangi” Tembus International Best Seller

12 February 2013 10:04 am 

 

vivanews/Muhammad Solihin

Satu lagi karya anak negeri sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Adalah Andrea Hirata, dengan karya fenomenalnya “Laskar Pelangi” berhasil menjadi best seller di tingkat dunia.

“Ini buku Indonesia pertama yang tercetak International Best Seller,” kata Andrea sembari menunjukkan sebuah buku bertuliskan namanya, dengan judul “Gokkusagi Askerleri” di Daily Coffee Shop, Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Senin (11/2).

“Gokkusagi Askerleri” adalah versi bahasa Turki dari Laskar Pelangi. Andrea mengatakan dengan yakin, bahwa ketika seorang penerbit mencantum label International Best Seller, maka integritas penerbit itu akan dipertaruhkan. Karenanya, sekedar mencantumkan tiga kata yang membanggakan itu perlu sebuah perjuangan.

“Di luar, penerbit ada aturannya kalau mau cantumkan International Best Seller,” ujar Andrea yang gemar tampil bertopi.

Andrea mengatakan, setiap penerbit biasanya akan melakukan berbagai pengamatan terlebih dahulu sebelum menyandang International Best Seller. Salah satu aturan untuk meraih gelar itu adalah buku itu harus terbit dan tersebar di 50 negara di dunia. “Selain itu juga harus menjadi best seller di 80% daerahnya,” ujar pria asal Belitong itu.

Dengan karyanya ini, Andrea telah membuka pintu sastra Indonesia menuju dunia internasional. Laskar Pelangi telah diterjemahkan di berbagai negara. Di Jerman, penerbit Hanser-Berlin menerbitkannya dengan judul “Die Regenbogen Truppe”. Sementara di Australia dan Selandia Baru menyematkan judul “The Rainbow Troops”. Dan masih banyak lagi versi Laskar Pelangi dalam banyak bahasa asing lainnya.

Hingga saat ini, buku Laskar Pelangi telah diterbitkan di 33 negara di dunia, dan masih akan terus bertambah. “Tahun 2013 ini akan ada 46 lagi negara yang menerbitkan Laskar Pelangi. Jadi tahun ini jumlahnya akan genap 79 negara,” papar Andrea.

Margarito: KPK Bermain Gendang Majelis Tinggi Demokrat

Selasa, 12 Februari 2013

Jakarta - Bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka, menunjukkan bahwa institusi tindak kejahatan korupsi itu telah terperangkap dalam permainan politik Partai Demokrat.

Pengamat hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, beredarnya sprindik untuk Anas itu menyusul adanya desakan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, agar status Anas segera diputuskan dalam keterlibatannya terkait kasus dugaan korupsi pembanguna pusat pelatihan dan pendidikan olahraga, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya kira karena situasi yang belum cukup bukti dan Pak SBY mendesak agar status Anas segera diputuskan maka dibuatlah permainan seperti ini," kata Margarito, kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Jika demikian, lanjut Margarito, institusi tindak kejahatan korupsi itu telah masuk dalam arena politik Partai Demokrat. Kata Margarito, tindakan tersebut justru akan merusak citra KPK sebagai lembaga ad hoc.

"KPK bermain gendang Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hal itu sungguh memukul bukan saja KPK tetapi juga bangsa ini," demikian Margarito.

KPK, kata Margarito, tidak luput dari intervensi Presiden SBY dalam menuntaskan tindak kejahatan korupsi. Menurutnya, institusi pimpinan Abraham Samad Cs itu akan kesulitan menolak permintaan SBY.

"Agak sulit mengatakan bahwa KPK tidak mengabulkan permintaan SBY. Walapun kalau sekarang mereka membantah tetapi tidak menutup kemungkin KPK berbuat seperti itu," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sprindik untuk Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari KPK telah beredar dikalangan wartawan. Berdasarkan dokumen itu, sprindik tersebut ditandatangani tiga komisioner KPK, yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, serta Zulkarnaen. Dokumen ini tertulis Anas berstatus tersangka.

Dalam sprindik itu tertulis Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anas dijerat pasal penyuapan ketika menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014.

*http://nasional.inilah.com/read/detail/1957013/kpk-bermain-gendang-majelis-tinggi-demokrat#.URmNJvIbB-5  dpc pks pariaman selatan

‘Ustadz’ Mengaku Kerahkan 1 Juta Jin untuk Menangkan Dede Yusuf

Written By Fadilah on Selasa, 12 Februari 2013 | 2/12/2013 11:40:00 AM

 

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf yang maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat disebut seorang “Ustadz” juga peroleh dukungan dari dunia gaib. Tak tanggung, si “Ustadz” menyebut ada satu juta jin di belakang Dede Yusuf yang maju berpasangan dengan Lex Laksamana itu.
“Saya akan kerahkan 1 juta jin demi kemenangan pasangan Dede Yusuf – Lex Laksamana, hal ini karena saya pun mendukung beliau di Pilgub Jabar,” ujar “Ustadz” Ujang Busthomy saat dihubungi Vivanews, Senin 11 Februari 2013.
Pilihan Ujang mendukung pasangan yang diusung Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa itu karena pasangan ini dinilainya bisa membawa perubahan di Jawa Barat 5 tahun ke depan. “Saya yakin pasangan ini bisa membawa perubahan ke depan, dengan mengerahkan pasukan jin saya, insya Allah pasangan ini akan menang di Pilgub Jabar,” kata si “Ustadz”.
Sebelum mengerahkan jin pada Pilgub Jabar 2013 kali ini, “Ustadz” Ujang juga pernah mengerahkan jin-jin tersebut pada perhelatan Pemilu dan Pilpres 2009 lalu, yakni sekitar 5-10 ribu jin. “Saat pilpres pernah dikerahkan, sekitar lima ribu jin. Khusus untuk Pilgub Jabar kali ini akan saya kerahkan dalam pemenangan tim Dede Yusuf,” katanya.  dpc pks pariaman selatan

Ada Perbedaan KPK Setelah Dipimpin Abraham Samad

Kamis, 07 Februari 2013 02:27 wib

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Abraham Samad dinilai memiliki gaya berbeda dengan pemimpin KPK sebelumnya.

"Memang kita lihat KPK periode Abraham Samad mengalami pergeseran mungkin karena ada kedekatan dengan agenda politik," kata pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Rabu (6/2/2013).

Menurutnya, hal tersebut dapat terlihat dari dua penananganan kasus yang berbeda, yaitu kasus Hambalang dan kasus suap impor daging sapi.

"Ada kecurigaan dari masyarakat mengapa pengusutan kasus impor daging sapi begitu tergesa-gesa, tapi kasus lainnya seperti Hambalang malah melambat. Selain itu, untuk kasus Anas, KPK selalu beralibi pada bukti yang cukup. Ini yang dipertanyakan," tuturnya.

Dia menyarankan agar komisi anti rusuah ini dapat segera menjawab pertanyaan publik. Sehingga kredibitas KPK tidak dipertanyakan.

"KPK harus dapat menjawab kecurigaan masyarakat terhadap langkah hukum yang dilakukan KPK terhadap status hukum petinggi PKS yang dinilai janggal itu. Jangan sampai hal itu meruntuhkan kewibawaan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia," ucapnya.

Jika tak segera diambil tindakan, sambung dia, maka citra positif yang selama ini telah diraih lembaga itu, justru akan merosot tajam seiring tindakan diskriminatif yang dilakukan.

Dalam kesempatan terpisah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra menganggap KPK memberikan perlakuan berbeda antara Andi, Anas dan Luthfi. "Ini tebang pilih yang salah," singkatnya.

Dia mengatakan KPK kinerja lebih produktif dalam menangani kasus, sebab SDM komisi anti rusuah itu telah meningkat dibanding periode sebelumnya.

"Kita memang mendapati KPK periode sebelumnya juga tebang pilih tapi dalam konteks pilihan prioritas kasus karena terbatasnya SDM," imbuhnya.

(cns) fadilah dpd pks pariaman selatan

Inilah Keterlibatan Suswono dalam Kasus Impor Daging

Mustholih - Okezone

Jum'at, 08 Februari 2013 16:13 wib

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnaen, mengatakan Menteri Pertanian Suswono punya peran besar terkait kasus pengurusan kuota impor daging sapi.

Menurut Zulkarnaen, Suswono merupakan pihak paling berwenang dalam menentukan perusahaan mana saja yang menjadi importir daging sapi.

"Dari sisi kewenangan. Dia terkait kewenangangan di sana," kata Zulkarnaen di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2013).

Zulkarnaen mengatakan penyidik menemukan kejanggalan dalam daftar harga daging sapi impor. Menurut Zulkarnaen, setiap importir mengajukan penawaran harga yang berbeda-beda. "Harga yang berbeda menjadi tanda tanya. Ini bisa jadi bahan kajian. Jadi mugkin ada yang tidak benar. Daging kan ada impotirnya. Ada biaya impor keuntungannya," terangnya.

Namun, Zulkarnaen belum bisa memastikan kapan Menteri Suswono bakal dimintai klarifikasi. "Tergantung jadwal," katanya singkat.

Dalam kasus impor daging sapi, KPK menetapkan tersangka dan menahan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, meski yang bersangkutan tidak berada di tempat peristiwa. Dia disangka terlibat transaksi suap antara koleganya, Ahmad Fathanah dengan dua petinggi PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa pekan lalu untuk pengurusan izin impor.

Mereka yang yang mengadakan transaksi suap itu lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan. Sebagai barang bukti, KPK menyita uang Rp1 miliar yang terdiri dari pecahan Rp100 ribu. Selain itu, di belakang jok mobil Ahmad Fatanah KPK mengamankan sejumlah buku tabungan dan beberapa berkas di kantong plastik hitam. dpc pks pariaman selatan